Jelaskan sistem pemerintahan thailand saat ini

Thailand merupakan negara yang terletak di kawasan Asia Tenggara. Thailand merupakan satu-satunya negara di kawasan Asia Tenggara yang tak pernah dijajah. dengan luas wilayah mencapai 510.000 kilometer persegi.  Muangthai atau Thailand disebut juga Negeri Gajah Putih. Muangthai diambil dari nama salah satu suku bangsa di sana, yaitu suku Thai artinya Negara Dahulu orang Eropa menyebut Negara ini Siam. Bentuk pemerintahanya adalah kerajaan berkonstitusi, tetapi pemerintahan sehari-hari dikendalikan oleh seorang perdana menteri.

Thailand memiliki Jenis kekuasaan:Monarki Konstitusional ---- [Kendati Monarki Konstitusional, Thailand menganut trias politika dalam mana ada pembagian kewenangan jelas antara legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Sepanjang 1932 - 2006, Thailand sekurangnya punya 16 macam konstitusi dan dilanda 20 kali kudeta militer. Monarki Absolut Thailand dihapus sejak tahun 10 Desember 1932, hari konstitusi Thailand.

Monark Thailand menjalankan fungsi legislatif lewat parlemen, eksekutif lewat kabinet, dan yudikatif lewat peradilan. Namun, Monark tidak mengintervensi pembuatan keputusan pemerintahan sehari-hari. Ada Dewan Negara Thailand, beranggota 18 orang yang diangkat Monark, yang fungsinya memberi nasehat berdasarkan permintaan Monark. Menteri-menteri dalam kabinet Thailand diangkat oleh Monark tetapi bertanggung jawab kepada Rathasapha. ].

Thailand menganut Sistem pemerintahan:Parlementer ---- [Monark sebagai Kepala Negara; Perdana Menteri sebagai Kepala Administratif Pemerintahan].

Parlemen: Bikameral (Sapha Phuthaen Ratsadon/House of Representatives + Wuthisapha/Senate). Sapha Phuthaen Ratsadon dan Wuthisapha merupakan unsur parlemen Thailand (Rathasapha) ---- [Sapha Phuthaen Ratsadon terdiri atas 500 anggota untuk masa jabatan 4 tahun. 100 orang dipilih lewat sistem proporsional dengan varian Party List (dari parpol), sementara 400 dengan sistem mayoritas dengan varian First-Past-The-Post (dari parpol).  Fungsi utamanya menginisiasi dan memberi persetujuan RUU, merancang anggaran, memilih Perdana Menteri dari antara anggota parlemen, memberhentikan menteri, memonitor administrasi negara, serta bersama Wuthisapha memutuskan masalah-masalah substansial negara seperti masalah konstitusi, prosedur pemerintahan yang penting, deklarasi perang dan damai, serta meratifikasi perjanjian internasional.